RENUNGAN MENJELANG AKHIR RAMADHAN

RENUNGAN MENJELANG AKHIR RAMADHAN

Dari Kearifan Lokal ke Budaya Pencitraan: Distorsi Nilai-Nilai Budaya Nusantara

Oleh: Wahyudi Nasution

Pegiat Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerhati Seni-Budaya, tinggal di Klaten, Jawa Tengah

Budaya Nusantara memiliki banyak filosofi luhur yang mengajarkan keseimbangan antara ucapan, tindakan, dan kehormatan diri. Salah satu yang paling terkenal adalah filosofi Jawa "Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana", yang berarti harga diri seseorang tergantung pada tutur kata, sedangkan kehormatan fisik bergantung pada penampilan. Filosofi ini sebenarnya mengajarkan bahwa kata-kata harus mencerminkan kejujuran, dan penampilan harus mencerminkan martabat.

Namun, dalam dunia modern yang didominasi oleh kapitalisme, materialisme, dan hedonisme, nilai-nilai ini mengalami distorsi serius. Kata-kata kini lebih sering digunakan sebagai alat pencitraan, bukan sebagai ekspresi kejujuran. Penampilan luar menjadi standar utama penghormatan sosial, bukan lagi karakter dan integritas. Akibatnya, budaya lips service, konsumtivisme, dan korupsi semakin merajalela, menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Kapitalisme dan Budaya Lips Service

Kapitalisme modern sangat menekankan branding dan citra, baik dalam bisnis maupun politik. Dalam sistem ini, siapa yang bisa berbicara paling meyakinkan dan membangun citra terbaik, dialah yang memenangkan kompetisi. Konsep ini menyusup ke dalam budaya politik dan birokrasi kita, di mana banyak pejabat dan pemimpin lebih sibuk membangun narasi dan retorika daripada benar-benar bekerja untuk rakyat.

Filosofi "Ajining diri saka lati" yang seharusnya mengajarkan bahwa harga diri seseorang bergantung pada kejujuran dalam berucap, kini berubah menjadi sekadar seni manipulasi kata-kata. Kita melihat bagaimana politisi dengan mudah memberikan janji-janji manis, berbicara tentang keadilan dan kesejahteraan, tetapi tindakannya berbanding terbalik. Budaya pencitraan lebih diutamakan daripada substansi, dan masyarakat pun terbiasa dengan permainan ini.

Akibatnya, masyarakat juga mulai mengadopsi pola yang sama. Banyak orang lebih fokus pada bagaimana mereka terlihat dan terdengar di mata orang lain daripada bagaimana mereka benar-benar bertindak. Media sosial semakin memperparah fenomena ini, di mana citra menjadi segalanya, dan kejujuran menjadi sesuatu yang sekunder.

Materialisme dan Hilangnya Makna Kehormatan

Dalam budaya kapitalisme dan materialisme, seseorang dihargai berdasarkan apa yang mereka miliki, bukan siapa mereka sebenarnya. Filosofi "Ajining raga saka busana" yang awalnya mengajarkan bahwa penampilan harus mencerminkan kehormatan diri, kini justru mendorong budaya konsumtivisme.

Orang lebih dihormati jika memiliki mobil mewah, rumah megah, pakaian branded, atau gaya hidup glamor, meskipun semua itu diperoleh dengan cara yang tidak jujur. Ini menjadi salah satu pemicu budaya korupsi di semua lini, karena banyak orang yang merasa harus tampil "berkelas" agar dihormati oleh lingkungan sekitarnya. Orang berlomba-lomba untuk memiliki, menguasai, dan melipatgandakan asset. Dengan menguasai asset, segalanya bisa dibeli, termasuk hukum dan kepercayaan publik.  Orang justru akan dianggap bodoh bila tidak kaya dan tidak mau ajur-ajer dalam perlombaan ini.

Di berbagai budaya Nusantara, kita sebenarnya memiliki nilai-nilai yang menekankan keseimbangan antara kehormatan dan kesederhanaan. Misalnya:

"Siri’ na pacce" (Makassar/Bugis) mengajarkan bahwa harga diri seseorang harus dijaga dengan integritas, bukan dengan harta benda.

"Peu ucap peu ilée" (Aceh) mengajarkan bahwa ucapan dan tindakan harus selalu selaras, bukan sekadar lips service.

"Tutur kato membangun dusun" (Palembang) menekankan bahwa kata-kata harus digunakan untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi.

Namun, nilai-nilai ini semakin terkikis oleh budaya materialisme, di mana orang hanya dihormati jika memiliki simbol-simbol kekayaan.

Hedonisme dan Dekadensi Moral

Dalam masyarakat modern yang semakin hedonis, kepuasan instan menjadi tujuan utama hidup. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kekayaan, pengakuan sosial, dan kenikmatan duniawi, tanpa peduli dengan cara mencapainya. Apapun akan dilakukan demi mendapatkan kehormatan semu.

Nilai-nilai kearifan lokal yang mengajarkan kesederhanaan, kerja keras, dan kehormatan diri semakin terpinggirkan. Kini, banyak orang lebih mengutamakan kemewahan, hiburan, dan kenikmatan instan. Kita melihat bagaimana selebriti, influencer, dan figur publik lainnya lebih dihormati daripada para guru, ilmuwan, ulama, atau tokoh masyarakat yang benar-benar berkontribusi bagi bangsa.

Budaya ini akhirnya menciptakan generasi yang lebih mementingkan tampilan luar daripada substansi, lebih sibuk dengan pencitraan daripada membangun karakter.

Kembali ke Nilai-Nilai Luhur

Jika kita ingin keluar dari jebakan kapitalisme, materialisme, dan hedonisme yang merusak sendi-sendi kehidupan, kita harus mengembalikan filosofi budaya Nusantara ke makna aslinya:

1. Kata-kata harus selaras dengan tindakan. Jangan hanya berbicara baik, tetapi juga berbuat baik.

2. Penampilan bukan segalanya. Kehormatan sejati bukan dari pakaian mahal, tetapi dari integritas dan moralitas.

3. Hentikan budaya pencitraan. Hormatilah orang bukan karena kata-kata manis atau kekayaan mereka, tetapi karena nilai-nilai yang mereka pegang teguh.

4. Jangan terjebak dalam budaya konsumtif. Harta bukan tujuan hidup, tetapi alat untuk kebaikan bersama.

5. Kembangkan kembali nilai-nilai gotong royong. Budaya individualisme yang lahir dari kapitalisme harus diimbangi dengan semangat kebersamaan dan keadilan sosial.

Jika kita bisa menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, maka kita bisa membangun kembali masyarakat yang lebih jujur, berintegritas, dan tidak terjebak dalam budaya kepalsuan dan korupsi.

Saatnya kembali pada fitrah, pada esensi, bukan sekadar simbol. 

Klaten, 26 Maret 2025

TOPENG KAYU

"Topeng Kayu" Kuntowijoyo: Kepalsuan yang Kini Kita Rayakan

Oleh: Wahyudi Nasution

Pegiat pemberdayaan masyarakat dan seni-budaya, tinggal di Klaten, Jawa Tengah

Topeng Kayu adalah naskah drama yang ditulis oleh Kuntowijoyo pada tahun 1968, di era awal Orde Baru, ketika sistem politik dan ekonomi mulai dibangun dengan narasi stabilitas, pembangunan, dan kesejahteraan. Drama ini pernah dipentaskan oleh Sanggar Shalahuddin UGM dengan apik pada 5-6 September 1990 di Gedung Purna Budaya Yogyakarta. Bertindak sebagai sutradara Goetheng MS Fauzi, ilustrasi musik oleh Sapto Raharjo (alm.), dan penulis naskah Kuntowijoyo (alm.) bertindak sebagai supervisor.

Saat ini, setelah 57 tahun ditulis oleh Kuntowijoyo, drama ini tetap relevan untuk memotret esensi kepalsuan dalam politik, ekonomi, dan sosial budaya Indonesia yang tidak pernah benar-benar hilang, bahkan semakin mengakar. 

Hari ini, rakyat bukan hanya tertipu oleh topeng para pejabat dan politisi, tetapi juga telah menerima dan menikmati kepalsuan itu sebagai kebenaran. Rakyat tidak lagi bisa membedakan mana wajah asli dan mana topeng karena propaganda, pencitraan, dan manipulasi realitas sudah begitu sempurna.

Rakyat Tidak Bisa Lagi Membedakan Wajah Asli dan Topeng

Salah satu tragedi terbesar dalam politik hari ini adalah rakyat semakin sulit membedakan mana pemimpin yang benar-benar tulus dan mana yang hanya berpura-pura. Politisi yang tampil lugu, tampak ndesit, sederhana, merakyat, dan seolah peduli pada wong cilik, ternyata memiliki kepentingan bisnis besar di balik kebijakan-kebijakannya. Orang tiba-tiba tersadar betapa pemimpin yang dulu dipuja-pujinya setinggi langit bak ratu adil itu ternyata kini dihujat sebagai perusak demokrasi, pengkhianat reformasi, penjual kedaulatan negara, dan seorang nepotis sejati.

Pejabat yang berbicara tentang nasionalisme dan keberpihakan pada ekonomi rakyat, ternyata hanyalah bagian dari jejaring oligarki yang menguasai sumber daya negara. Demikian juga lembaga negara yang seharusnya melindungi kepentingan publik, ternyata malah menjadi alat untuk mengamankan kepentingan elite dan oligarki.

Akibatnya, rakyat bukan hanya menjadi korban penipuan sistematis, tetapi juga mulai menikmati ilusi yang diciptakan oleh penguasa. Mereka percaya bahwa selama ekonomi tampak stabil, harga kebutuhan pokok terlihat terkendali, dan ada janji-janji besar tentang masa depan, maka semuanya baik-baik saja, padahal di baliknya, oligarki yang mengendalikan segalanya.

Politik Pencitraan: Membentuk Realitas Palsu Tapi Menyenangkan

Media sosial dan propaganda digital semakin membuat rakyat terjebak dalam kepalsuan. Jika dulu politik pencitraan hanya dilakukan lewat media cetak dan televisi, sekarang rakyat bisa disuguhi narasi yang dikemas secara digital, interaktif, dan penuh emosi. 

Kebijakan yang gagal dikemas dengan foto-foto dan video yang memperlihatkan seolah-olah semua baik-baik saja. Ketika ada krisis ekonomi, pejabat lebih sibuk membuat konten yang menarik daripada memberikan solusi nyata. Buzzer dan influencer dipakai untuk membangun opini publik sehingga kritik terhadap pemerintah selalu dikerdilkan atau dibelokkan.

Hasilnya, politik pencitraan bukan hanya sekadar strategi komunikasi, tetapi telah menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif. Rakyat semakin sulit membedakan mana realitas dan mana propaganda.

Realitas Palsu, Kebijakan Yang Hanya Menguntungkan Oligarki

Kebijakan ekonomi yang dijalankan selama ini sering kali hanya menjadi alat untuk memperkaya segelintir elite. Kasus impor beras, misalnya, menunjukkan bagaimana kebijakan pangan tidak didasarkan pada kebutuhan rakyat, tetapi lebih pada kepentingan kartel dan importir besar. Demikian pada program-program yang bertopeng 'subsidi' seperti BBM Subsidi, Pupuk Subsidi, atau Rumah Subsidi, atau Bansos dan BLT, itu bukan benar-benar untuk membantu rakyat miskin dan petani, tetapi hanyalah cara oligarki melipatgandakan omset dan laba penjualan.

Kasus beberapa industri garment yang pailit hingga mengakibatkan puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan, membuktikan bahwa negara tidak berpihak pada industri dalam negeri, melainkan lebih memilih membuka pasar bagi produk luar/impor.

Krisis energi dan BBM selalu dikemas sebagai persoalan global, padahal ada peran elite yang mengambil keuntungan dari naik-turunnya harga energi. Terbongkarnya kasus Pertamax oplosan baru-baru ini menunjukkan betapa jahat dan rakusnya para direksi perusahaan BUMN terbesar itu. Selama 5 tahun mereka leluasa mencuri keuangan negara dan menipu rakyat sebagai pengguna Pertamax.

Terbongkarnya kasus pagar laut di Tangerang, Serang, Bekasi, Sidoarjo, dan di banyak tempat lainnya semakin menunjukkan betapa lemahnya negara ketika berhadapan dengan oligarki ekonomi. Anehnya, para penyelenggara negara justru menjadi subordinasi dari ulah rakus para konglomerat itu.

Di balik semua ini, yang dikorbankan tetap rakyat kecil. Buruh di-PHK, laut dipagari dan dikapling-kapling, petani dipaksa bersaing dengan produk impor, rakyat dipaksa membeli Pertamax oplosan, dan UMKM dibiarkan berguguran karena tak mampu bersaing dengan produk impor, tetapi para pejabat tetap berbicara tentang "pertumbuhan ekonomi yang stabil" dan "fundamental ekonomi yang kuat."

Rakyat Tidak Lagi Kritis: Antara Apatis dan Pasrah

Dulu, di masa Kuntowijoyo menulis Topeng Kayu, rakyat masih aktif dalam pergerakan dan diskusi kritis. Namun sekarang, kebanyakan rakyat justru memilih untuk pasrah atau apatis.

Ada dua hal yang terjadi:

1. Sebagian rakyat merasa tidak ada gunanya melawan, karena sistem sudah dikendalikan oleh segelintir elite. Pasrah dengan keadaan.
2. Sebagian lagi justru menikmati kepalsuan yang ada, karena ilusi kesejahteraan masih bisa dirasakan meski hanya sementara. Maka, pilihannya adalah "ikut bermain" dalam 'pertunjukan topeng kolosal' meskipun hanya berperan sebagai figuran atau tim hore-hore untuk mendapatkan sekadar remah-remah.

Keduanya berbahaya. Jika rakyat tidak lagi kritis, maka oligarki bisa semakin bebas menguasai ekonomi dan politik tanpa perlawanan. Jika rakyat menikmati kepalsuan, maka mereka akan semakin jauh dari kesadaran bahwa mereka sebenarnya sedang dieksploitasi.

Apakah Rakyat Masih Bisa Melepaskan Topeng?

Kuntowijoyo dalam Topeng Kayu sebenarnya sudah memperingatkan bahwa ketika kepalsuan dibiarkan terus-menerus, maka rakyat akan kehilangan kesadaran tentang kebenaran.

Hari ini, kita melihat bagaimana skenario itu benar-benar terjadi. Rakyat tidak hanya tertipu, tetapi juga sudah tidak lagi ingin mencari tahu siapa yang sebenarnya jujur dan siapa yang hanya bertopeng.

Pertanyaannya sekarang: Apakah rakyat masih bisa melepaskan topeng itu, atau mereka akan terus hidup dalam kepalsuan yang nyaman?

Klaten, 24 Maret 2025