LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Dulu, setelah berlarut-larut menikmati status sebagai mahasiswa UGM, aktivis Gelanggang, dan pegiat Sanggar Shalahuddin, akhirnya saya bisa lulus dari jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra UGM. Menulis skripsi (bukan tesis) itu berat, tidak gampang, karena butuh energi khusus dan konsentrasi penuh. Uangel tenaan. Konon itu memang resiko jadi aktivis.

Saya meneliti naskah drama Perahu Retak karya Emha Ainun Nadjib, Tinjauan Strukturalisme Genetik. Sebelumnya, saya selama 2 tahun berusaha meneliti naskah Lautan Jilbab, tapi gagal dan buntu sampai di bab 2. Mungkin karena emosi saya terlalu terlibat dengan naskah itu gara-gara mementaskan teater Lautan Jilbab yang kami jalani bersama Sanggar Shalahuddin. Menyadari 'selak tuwa', keburu tua, akhirnya saya putuskan ganti objek penelitian, yakni naskah drama Perahu Retak, karya Cak Nun juga.

Singkat cerita, saya berhasil mempertahankan skripsi yang saya tulis dengan mesin ketik selama 3 bulan itu di depan tiga dosen penguji, yakni Prof. Dr. Rachmat Djoko Pradopo, Dr. Imran T. Abdullah, dan Drs. Supriyadi. Alhamdulillaah dapat nilai A. Lumayan....

Proses selanjutnya, saya harus merevisi beberapa halaman yang ada salah ketik. Atas kebaikan sahabat, Erwin namanya, saya dipinjami komputer XT dan printer Epson LX....(lupa tipenya) untuk menulis ulang dengan program WS. Jadi ngirit gak perlu tip-ex dan hemat kertas hvs.

Proses berikutnya memfotokopi dan menjilid skripsi itu 4 eksemplar di foto copy Prima depan Mirota Kampus Bulaksumur. Kenapa harus 4 eks? Karena harus diserahkan ke jurusan 1, ke perpus Fakultas 1, ke Perpus Cak Nun 1, dan dokumen saya sendiri 1 eks.

Tapi jangan lupa, skripsi itu belum sah alias belum legal bila belum ada tanda tangan para penguji di lembar pengesahan. Maka, finishing proses selanjutnya adalah berburu tanda tangan para dosen penguji. Beruntung 3 dosenku waktu itu selalu stay di kampus, jarang tugas keluar. Jadinya mudah kuminta tanda tangan mereka.

Clear sudah. Aku pun bisa ikut wisuda sarjana S1 setelah jumlah Kartu Mahasiswa genap 18 buah.

#serialpakbei

RISING STAR ITU

RISING STAR ITU 

Sebenarnya sejak awal Ramadhan kemarin Pak Bei sudah berhasil menghindari omon-omon atawa ngobrol tentang politik. Bukan karena Pak Bei berpandangan 'politik itu kotor'. Bukan. Tapi karena di samping dunia politik memang bukan habitatnya, Pak Bei menyadari bahwa di bulan Ramadhan sebaiknya menghindari pikiran dan obrolan yang tidak perlu. Kalau tidak bisa berpikir dan omong yang bermanfaat, lebih baik diam. Begitu Pak Bei memahami dhawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Pak Bei bersyukur, di hari pertama Lebaran pun masih bisa terjaga dari pikiran dan omongan politik.

Meskipun sejak pagi hingga sore banyak tamu berlebaran ke nDalem Pak Bei, tapi semua obrolannya masih terkendali, sebatas kabar keluarga, sekolah anak, cucu-cucu yang lucu, seputar kesehatan, atau seputar harga panenan ppadi dan sayuran para petani serta telor ayam para peternak yang sedang bagus di pasaran. Tidak ada yang nyinggung politik. Hati dan pikiran pun terasa nyaman.

Tapi suasana ayem-tentrem itu bubrah seketika gara-gara bakda isya' kedatangan tamu spesial: Kang Narjo. Dikira sabahatnya yang loper koran senior itu datang untuk sekedar berlebaran seperti tamu-tamu lainnya. Ternyata ada maksud lain. Seperti biasanya, dia datang membawa pikiran dan kegelisahan yang sudah dipendamnya berhari-hari. Soal politik. Aah Kang Narjo, sukanya bikin kepyoh pikiran orang.

"Situasi politik kita ngemar-emari lagi ya, Pak Bei," kata Kang Narjo membuka obrolan setelah saling bermaaf-maafan dan nyeruput kopi semendo yang disuguhkan Mas Cahya.

"Ngemar-emari bagaimana, Kang?," tanya Pak Bei.

"Revisi UU TNI yang seperti dipaksakan itu lho. Kesannya cepet-cepetan demi ngejar setoran."

"Wah aku tidak mengikuti soal itu, Kang."

"Berita sepenting ini masa Pak Bei gak ngikuti?"

"Enggak, Kang."

"Tapi minimal lihat di medsos video demonstrasi mahasiswa di berbagai kampus dan daerah yang menolak revisi itu, kan?."

"Baca judulnya saja, Kang. Tapi ora tak gagas. Juga gak  ikut komentar. Lha wong sama sekali tidak paham isi draft revisi itu kok. Tidak paham masalahnya."

"Tapi saya percaya, dari baca judul beritanya saja pasti Pak Bei sudah paham apa yang tengah terjadi."

"Ya enggaklah. Memangnya aku ini dukun?" 

"Waskita gitu, lho."

"Enggaklah, Kang. Sebenarnya apa to yang terjadi?"

"Intinya, Pemerintah perlu landasan hukum untuk memberi ruang yang lebih luas bagi TNI bisa berperan di pengelolaan negara. Maka UU TNI perlu direvisi, disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Begitu kira-kira, Pak Bei."

"Ooh jadi maksudnya akan semakin banyak ruang bagi TNI menduduki pos-pos pengelolaan negara yang seharusnya untuk sipil, begitu?"

"Ya begitulah kira-kira. Sayangnya, revisi itu tanpa melalui proses yang transparan, tanpa melalui uji publik. Kesannya tertutup, sembunyi-sembunyi. Bahkan, dalam tempo relatif singkat sudah disahkan menjadi Undang-Undang melalui Sidang Paripurna DPR."

"Tergantung tarifnya kali, Kang."

"Maksudnya?"

"Seperti kalau kita kirim paket, kan ada tarif biasa, ada tarif kilat, ada tarif kilat khusus, dan ada tarif express. Ana rega ana rupa, tariflah yang menentukan jenis pelayanan."

"Mestinya gak boleh seperti itu, Pak Bei. Urusan negara kok kesusu, grusah-grusuh. Mau jadi apa negara ini..."

"Kan tadi Kang Narjo bilang terjadi demo di mana-mana. Banyak yang keberatan, ya?"

"Ya jelas. Makanya orang jadi curiga, jangan-jangan UU TNI hasil revisi itu hanya akal-akalan untuk mengembalikan Dwi Fungsi ABRI seperti jaman Orde Baru dulu."

"Itu tidak mungkin, Kang. Jarum jam tidak mungkin diputar kembali ke belakang. Jamannya juga sudah beda."

"Panggraita-ku juga bukan soal Dwi Fungsi itu, Pak Bei." 

"Soal apa, Kang?"

"Revisi itu diperlukan untuk meredam gejolak di internal TNI. Makanya harus cepat diselesaikan, apapun yang terjadi.

"Gejolak di internal TNI? Memangnya ada apa, Kang?"

"Wah Pak Bei ini, lho. Mbokya agak cerdas sedikit kalau membaca kahanan. Ibarat permainan puzle, ada hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya."

"TNI kita solid kok, Kang. Tidak ada gejolak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Presidennya juga Jenderal, lho."

"Semua rakyat penginnya juga begitu, Pak Bei. Sebagai rakyat, aku melihat situasinya agak mengkhawatirkan. Jadi revisi UU TNI yang terkesan cepet-cepetan itu bisa dipahami. "

"Ada gelagat kurang solid, maksudmu? Memangnya ada apa, to?"

"Ini terkait dengan munculnya Rising Star di kalangan TNI, Pak Bei. Anak muda yang 

karirnya melejit secepat kilat dan dalam tempo yang sangat singkat itu potensial menimbulkan gejolak."

 

Pak Bei sudah paham ke mana arah obrolan Kang Narjo dan siapa yang dimaksud dengan Rising Star itu. Tapi sengaja dibiarkannya sahabatnya itu menumpahkan uneg-uneg.

"Rising Star gimana maksudmu, Kang?," Pak Bei memancing.

"Sedemikian hebatnya anak muda ini, hanya butuh waktu 14 tahun berkarir di militer, dia sudah berhasil dipercaya Presiden untuk menduduki jabatan dan posisi strategis di ring-1."

"Ampuh tenan ya, Kang. Mungkin memang istimewa orangnya."

'Usianya baru 36 tahun, lho. Masih sangat muda. Padahal, tradisi kepangkatan di militer kan sangat ketat dan profesional. Seorang alumni Akmil perlu proses 30-an tahun untuk bisa mencapai level perwira tinggi. Untuk bisa mendapatkan jabatan penting, apalagi di ring-1, mereka harus sudah teruji kemampuannya, dari bertugas sebagai komandan pleton, kompi, batalion, dan penugasan-penugasan strategis seperti operasi-operasi militer, misalnya."

"Itu kan standar, Kang. Ingat lho, dalam sejarah selalu ada orang-orang istimewa."

"Contohnya?"

"Ingat Sultan Mehmed II dari Dinasti Ustmaniyah di Turki. Ketika memimpin pasukan kaum Muslimin merebut dan menaklukkan Konstantinopel tahun 1463, usia Sultan Mehmed II baru 21 tahun. Anak muda itu yang sangat cerdas dan ahli strategi perang itu berhasil memimpin pasukan Islam menaklukkan Kekaisaran Romawi Timur yang sudah berkuasa di Konstantinopel selama 11 abad."

"Itu perbandingan yang tidak aple to aple, Pak Bei. Terlalu jomplang. Kejauhan. Anak ini kesannya kan dumadakan, sekonyong-konyong, langsung menyalip puluhan seniornya yang sudah berdarah-darah menjalankan tugas-tugas kemiliteran, Pak Bei."

"Aku cuma ingin menunjukkan bahwa di setiap masa ada orang-orang hebat dan istimewa, Kang."

"Iya paham. Tapi anak ini belum teruji, Pak Bei. Pengalamannya masih sebatas jadi Asisten Ajudan Presiden dan Ajudan Menteri Pertahanan. Menurutku belum cukup teruji kemampuannya. Pangkatnya juga baru Mayor. Potensial menimbulkan kecemburuan dan perasaan tidak adil."

"Ingat, Kang, wong pinter kuwi isih kalah karo wong bejo, orang pandai itu masih kalah sama orang beruntung. Mungkin anak itu memang termasuk wong bejo, Kang. Orang beruntung tidak harus pandai. Kebetulan dia berada pada lingkungan dan momentum yang tepat."

"Menurut Pak Bei, bejo atau keberuntungan itu murni hadiah dari Tuhan atau ada peran bahkan rekayasa manusia?"

"Bisa dua-duanya, Kang."

"Kalau dalam kasus yang obrolkan ini, itu hadiah alias takdir Tuhan atau rekayasa manusia?"

"Kang, yang kita bicarakan ini soal politik. Jadi jelas ada faktor rekayasa manusia. Orang bisa jadi Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Anggota DPR, Ketua MK, Ketua MA, Ketua KPK, Kapolri, Panglima TNI, Direktur BUMN, Komisaris dan Direksi BUMN, itu semua ada rekayasa manusia, tentu ada proses politik yang dilalui dengan berdarah-darah."

"Tepat sekali, Pak Bei."

"Iya, kan?"

"Rising Star yang kita bahas tadi juga hasil dari proses politik. Hak prerogratif Presiden."

"Nah jelas sekali, kan? Jadi rasah dho serik, jangan pada iri. Kita doakan saja semoga anak muda itu dapat mengemban amanah sebaik-baiknya, bisa menunjukkan kinerja yang luar biasa sebagai pembantu Presiden."

"Kembali ke laptop."

"Siap, Kang."

"Itulah makanya UU TNI perlu direvisi untuk memberi peluang senior-seniornya agar bisa berperan aktif di pos-pos pemerintahan. Dengan cara itu, gejolak dan kegelisahan di internal TNI bisa diminimalisir."

"Mudah-mudahan panggraita dan analisismu itu bener, Kang," kata Pak Bei sambil melihat jam di HP-nya. "Sudah jam 23.00, Kang. Saatnya istirahat. Kapan-kapan kita sambung lagi obrolan ini, ya."

"Baiklah, Pak Bei. Saya pamit dulu. Wassalamu'alaikum,"

"Wa'alaikumsalam...," jawab Pak Bei sambil salaman dan berdiri melepas Kang Narjo menuju motornya di halaman.

#serialpakbei

#wahyudinasution

#selamatberlebaran

RENUNGAN MENJELANG AKHIR RAMADHAN

RENUNGAN MENJELANG AKHIR RAMADHAN

Dari Kearifan Lokal ke Budaya Pencitraan: Distorsi Nilai-Nilai Budaya Nusantara

Oleh: Wahyudi Nasution

Pegiat Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerhati Seni-Budaya, tinggal di Klaten, Jawa Tengah

Budaya Nusantara memiliki banyak filosofi luhur yang mengajarkan keseimbangan antara ucapan, tindakan, dan kehormatan diri. Salah satu yang paling terkenal adalah filosofi Jawa "Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana", yang berarti harga diri seseorang tergantung pada tutur kata, sedangkan kehormatan fisik bergantung pada penampilan. Filosofi ini sebenarnya mengajarkan bahwa kata-kata harus mencerminkan kejujuran, dan penampilan harus mencerminkan martabat.

Namun, dalam dunia modern yang didominasi oleh kapitalisme, materialisme, dan hedonisme, nilai-nilai ini mengalami distorsi serius. Kata-kata kini lebih sering digunakan sebagai alat pencitraan, bukan sebagai ekspresi kejujuran. Penampilan luar menjadi standar utama penghormatan sosial, bukan lagi karakter dan integritas. Akibatnya, budaya lips service, konsumtivisme, dan korupsi semakin merajalela, menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Kapitalisme dan Budaya Lips Service

Kapitalisme modern sangat menekankan branding dan citra, baik dalam bisnis maupun politik. Dalam sistem ini, siapa yang bisa berbicara paling meyakinkan dan membangun citra terbaik, dialah yang memenangkan kompetisi. Konsep ini menyusup ke dalam budaya politik dan birokrasi kita, di mana banyak pejabat dan pemimpin lebih sibuk membangun narasi dan retorika daripada benar-benar bekerja untuk rakyat.

Filosofi "Ajining diri saka lati" yang seharusnya mengajarkan bahwa harga diri seseorang bergantung pada kejujuran dalam berucap, kini berubah menjadi sekadar seni manipulasi kata-kata. Kita melihat bagaimana politisi dengan mudah memberikan janji-janji manis, berbicara tentang keadilan dan kesejahteraan, tetapi tindakannya berbanding terbalik. Budaya pencitraan lebih diutamakan daripada substansi, dan masyarakat pun terbiasa dengan permainan ini.

Akibatnya, masyarakat juga mulai mengadopsi pola yang sama. Banyak orang lebih fokus pada bagaimana mereka terlihat dan terdengar di mata orang lain daripada bagaimana mereka benar-benar bertindak. Media sosial semakin memperparah fenomena ini, di mana citra menjadi segalanya, dan kejujuran menjadi sesuatu yang sekunder.

Materialisme dan Hilangnya Makna Kehormatan

Dalam budaya kapitalisme dan materialisme, seseorang dihargai berdasarkan apa yang mereka miliki, bukan siapa mereka sebenarnya. Filosofi "Ajining raga saka busana" yang awalnya mengajarkan bahwa penampilan harus mencerminkan kehormatan diri, kini justru mendorong budaya konsumtivisme.

Orang lebih dihormati jika memiliki mobil mewah, rumah megah, pakaian branded, atau gaya hidup glamor, meskipun semua itu diperoleh dengan cara yang tidak jujur. Ini menjadi salah satu pemicu budaya korupsi di semua lini, karena banyak orang yang merasa harus tampil "berkelas" agar dihormati oleh lingkungan sekitarnya. Orang berlomba-lomba untuk memiliki, menguasai, dan melipatgandakan asset. Dengan menguasai asset, segalanya bisa dibeli, termasuk hukum dan kepercayaan publik.  Orang justru akan dianggap bodoh bila tidak kaya dan tidak mau ajur-ajer dalam perlombaan ini.

Di berbagai budaya Nusantara, kita sebenarnya memiliki nilai-nilai yang menekankan keseimbangan antara kehormatan dan kesederhanaan. Misalnya:

"Siri’ na pacce" (Makassar/Bugis) mengajarkan bahwa harga diri seseorang harus dijaga dengan integritas, bukan dengan harta benda.

"Peu ucap peu ilée" (Aceh) mengajarkan bahwa ucapan dan tindakan harus selalu selaras, bukan sekadar lips service.

"Tutur kato membangun dusun" (Palembang) menekankan bahwa kata-kata harus digunakan untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi.

Namun, nilai-nilai ini semakin terkikis oleh budaya materialisme, di mana orang hanya dihormati jika memiliki simbol-simbol kekayaan.

Hedonisme dan Dekadensi Moral

Dalam masyarakat modern yang semakin hedonis, kepuasan instan menjadi tujuan utama hidup. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kekayaan, pengakuan sosial, dan kenikmatan duniawi, tanpa peduli dengan cara mencapainya. Apapun akan dilakukan demi mendapatkan kehormatan semu.

Nilai-nilai kearifan lokal yang mengajarkan kesederhanaan, kerja keras, dan kehormatan diri semakin terpinggirkan. Kini, banyak orang lebih mengutamakan kemewahan, hiburan, dan kenikmatan instan. Kita melihat bagaimana selebriti, influencer, dan figur publik lainnya lebih dihormati daripada para guru, ilmuwan, ulama, atau tokoh masyarakat yang benar-benar berkontribusi bagi bangsa.

Budaya ini akhirnya menciptakan generasi yang lebih mementingkan tampilan luar daripada substansi, lebih sibuk dengan pencitraan daripada membangun karakter.

Kembali ke Nilai-Nilai Luhur

Jika kita ingin keluar dari jebakan kapitalisme, materialisme, dan hedonisme yang merusak sendi-sendi kehidupan, kita harus mengembalikan filosofi budaya Nusantara ke makna aslinya:

1. Kata-kata harus selaras dengan tindakan. Jangan hanya berbicara baik, tetapi juga berbuat baik.

2. Penampilan bukan segalanya. Kehormatan sejati bukan dari pakaian mahal, tetapi dari integritas dan moralitas.

3. Hentikan budaya pencitraan. Hormatilah orang bukan karena kata-kata manis atau kekayaan mereka, tetapi karena nilai-nilai yang mereka pegang teguh.

4. Jangan terjebak dalam budaya konsumtif. Harta bukan tujuan hidup, tetapi alat untuk kebaikan bersama.

5. Kembangkan kembali nilai-nilai gotong royong. Budaya individualisme yang lahir dari kapitalisme harus diimbangi dengan semangat kebersamaan dan keadilan sosial.

Jika kita bisa menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, maka kita bisa membangun kembali masyarakat yang lebih jujur, berintegritas, dan tidak terjebak dalam budaya kepalsuan dan korupsi.

Saatnya kembali pada fitrah, pada esensi, bukan sekadar simbol. 

Klaten, 26 Maret 2025

TOPENG KAYU

"Topeng Kayu" Kuntowijoyo: Kepalsuan yang Kini Kita Rayakan

Oleh: Wahyudi Nasution

Pegiat pemberdayaan masyarakat dan seni-budaya, tinggal di Klaten, Jawa Tengah

Topeng Kayu adalah naskah drama yang ditulis oleh Kuntowijoyo pada tahun 1968, di era awal Orde Baru, ketika sistem politik dan ekonomi mulai dibangun dengan narasi stabilitas, pembangunan, dan kesejahteraan. Drama ini pernah dipentaskan oleh Sanggar Shalahuddin UGM dengan apik pada 5-6 September 1990 di Gedung Purna Budaya Yogyakarta. Bertindak sebagai sutradara Goetheng MS Fauzi, ilustrasi musik oleh Sapto Raharjo (alm.), dan penulis naskah Kuntowijoyo (alm.) bertindak sebagai supervisor.

Saat ini, setelah 57 tahun ditulis oleh Kuntowijoyo, drama ini tetap relevan untuk memotret esensi kepalsuan dalam politik, ekonomi, dan sosial budaya Indonesia yang tidak pernah benar-benar hilang, bahkan semakin mengakar. 

Hari ini, rakyat bukan hanya tertipu oleh topeng para pejabat dan politisi, tetapi juga telah menerima dan menikmati kepalsuan itu sebagai kebenaran. Rakyat tidak lagi bisa membedakan mana wajah asli dan mana topeng karena propaganda, pencitraan, dan manipulasi realitas sudah begitu sempurna.

Rakyat Tidak Bisa Lagi Membedakan Wajah Asli dan Topeng

Salah satu tragedi terbesar dalam politik hari ini adalah rakyat semakin sulit membedakan mana pemimpin yang benar-benar tulus dan mana yang hanya berpura-pura. Politisi yang tampil lugu, tampak ndesit, sederhana, merakyat, dan seolah peduli pada wong cilik, ternyata memiliki kepentingan bisnis besar di balik kebijakan-kebijakannya. Orang tiba-tiba tersadar betapa pemimpin yang dulu dipuja-pujinya setinggi langit bak ratu adil itu ternyata kini dihujat sebagai perusak demokrasi, pengkhianat reformasi, penjual kedaulatan negara, dan seorang nepotis sejati.

Pejabat yang berbicara tentang nasionalisme dan keberpihakan pada ekonomi rakyat, ternyata hanyalah bagian dari jejaring oligarki yang menguasai sumber daya negara. Demikian juga lembaga negara yang seharusnya melindungi kepentingan publik, ternyata malah menjadi alat untuk mengamankan kepentingan elite dan oligarki.

Akibatnya, rakyat bukan hanya menjadi korban penipuan sistematis, tetapi juga mulai menikmati ilusi yang diciptakan oleh penguasa. Mereka percaya bahwa selama ekonomi tampak stabil, harga kebutuhan pokok terlihat terkendali, dan ada janji-janji besar tentang masa depan, maka semuanya baik-baik saja, padahal di baliknya, oligarki yang mengendalikan segalanya.

Politik Pencitraan: Membentuk Realitas Palsu Tapi Menyenangkan

Media sosial dan propaganda digital semakin membuat rakyat terjebak dalam kepalsuan. Jika dulu politik pencitraan hanya dilakukan lewat media cetak dan televisi, sekarang rakyat bisa disuguhi narasi yang dikemas secara digital, interaktif, dan penuh emosi. 

Kebijakan yang gagal dikemas dengan foto-foto dan video yang memperlihatkan seolah-olah semua baik-baik saja. Ketika ada krisis ekonomi, pejabat lebih sibuk membuat konten yang menarik daripada memberikan solusi nyata. Buzzer dan influencer dipakai untuk membangun opini publik sehingga kritik terhadap pemerintah selalu dikerdilkan atau dibelokkan.

Hasilnya, politik pencitraan bukan hanya sekadar strategi komunikasi, tetapi telah menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif. Rakyat semakin sulit membedakan mana realitas dan mana propaganda.

Realitas Palsu, Kebijakan Yang Hanya Menguntungkan Oligarki

Kebijakan ekonomi yang dijalankan selama ini sering kali hanya menjadi alat untuk memperkaya segelintir elite. Kasus impor beras, misalnya, menunjukkan bagaimana kebijakan pangan tidak didasarkan pada kebutuhan rakyat, tetapi lebih pada kepentingan kartel dan importir besar. Demikian pada program-program yang bertopeng 'subsidi' seperti BBM Subsidi, Pupuk Subsidi, atau Rumah Subsidi, atau Bansos dan BLT, itu bukan benar-benar untuk membantu rakyat miskin dan petani, tetapi hanyalah cara oligarki melipatgandakan omset dan laba penjualan.

Kasus beberapa industri garment yang pailit hingga mengakibatkan puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan, membuktikan bahwa negara tidak berpihak pada industri dalam negeri, melainkan lebih memilih membuka pasar bagi produk luar/impor.

Krisis energi dan BBM selalu dikemas sebagai persoalan global, padahal ada peran elite yang mengambil keuntungan dari naik-turunnya harga energi. Terbongkarnya kasus Pertamax oplosan baru-baru ini menunjukkan betapa jahat dan rakusnya para direksi perusahaan BUMN terbesar itu. Selama 5 tahun mereka leluasa mencuri keuangan negara dan menipu rakyat sebagai pengguna Pertamax.

Terbongkarnya kasus pagar laut di Tangerang, Serang, Bekasi, Sidoarjo, dan di banyak tempat lainnya semakin menunjukkan betapa lemahnya negara ketika berhadapan dengan oligarki ekonomi. Anehnya, para penyelenggara negara justru menjadi subordinasi dari ulah rakus para konglomerat itu.

Di balik semua ini, yang dikorbankan tetap rakyat kecil. Buruh di-PHK, laut dipagari dan dikapling-kapling, petani dipaksa bersaing dengan produk impor, rakyat dipaksa membeli Pertamax oplosan, dan UMKM dibiarkan berguguran karena tak mampu bersaing dengan produk impor, tetapi para pejabat tetap berbicara tentang "pertumbuhan ekonomi yang stabil" dan "fundamental ekonomi yang kuat."

Rakyat Tidak Lagi Kritis: Antara Apatis dan Pasrah

Dulu, di masa Kuntowijoyo menulis Topeng Kayu, rakyat masih aktif dalam pergerakan dan diskusi kritis. Namun sekarang, kebanyakan rakyat justru memilih untuk pasrah atau apatis.

Ada dua hal yang terjadi:

1. Sebagian rakyat merasa tidak ada gunanya melawan, karena sistem sudah dikendalikan oleh segelintir elite. Pasrah dengan keadaan.
2. Sebagian lagi justru menikmati kepalsuan yang ada, karena ilusi kesejahteraan masih bisa dirasakan meski hanya sementara. Maka, pilihannya adalah "ikut bermain" dalam 'pertunjukan topeng kolosal' meskipun hanya berperan sebagai figuran atau tim hore-hore untuk mendapatkan sekadar remah-remah.

Keduanya berbahaya. Jika rakyat tidak lagi kritis, maka oligarki bisa semakin bebas menguasai ekonomi dan politik tanpa perlawanan. Jika rakyat menikmati kepalsuan, maka mereka akan semakin jauh dari kesadaran bahwa mereka sebenarnya sedang dieksploitasi.

Apakah Rakyat Masih Bisa Melepaskan Topeng?

Kuntowijoyo dalam Topeng Kayu sebenarnya sudah memperingatkan bahwa ketika kepalsuan dibiarkan terus-menerus, maka rakyat akan kehilangan kesadaran tentang kebenaran.

Hari ini, kita melihat bagaimana skenario itu benar-benar terjadi. Rakyat tidak hanya tertipu, tetapi juga sudah tidak lagi ingin mencari tahu siapa yang sebenarnya jujur dan siapa yang hanya bertopeng.

Pertanyaannya sekarang: Apakah rakyat masih bisa melepaskan topeng itu, atau mereka akan terus hidup dalam kepalsuan yang nyaman?

Klaten, 24 Maret 2025

OPINI

'Mbalela': Antara Loyalitas dan Pembangkangan Dalam Kepemimpinan

Oleh: Wahyudi Nasution/Pak Bei, pegiat pemberdayaan masyarakat, tinggal di Klaten

Dalam tradisi budaya Jawa, istilah mbalela memiliki makna yang cukup berat. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang membangkang, tidak patuh terhadap aturan, atau menentang perintah atasan. Namun, dalam konteks politik modern, makna mbalela tidak selalu sesederhana itu. Ada kalanya tindakan yang dianggap pembangkangan justru merupakan bentuk keberanian, strategi politik, atau bahkan sikap loyalitas yang lebih besar kepada kepentingan tertentu.

Salah satu contoh menarik adalah ketika seorang kepala daerah terpilih tidak mau mengikuti retret kepemimpinan di Akmil Magelang karena instruksi dari ketua partainya. Secara normatif, ketidakhadiran itu bisa dianggap sebagai bentuk mbalela terhadap kebijakan pemerintah pusat, yang ingin memberikan pembekalan kepada para pemimpin daerah. Namun, di sisi lain, kepala daerah tersebut bisa saja menganggap dirinya sedang menjalankan kewajiban kepada partai yang telah membawanya ke tampuk kekuasaan.

Fenomena ini menunjukkan adanya tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan partai politik. Seorang kepala daerah berada di persimpangan jalan: apakah ia harus mengikuti instruksi negara sebagai penyelenggara pemerintahan, ataukah ia lebih mengutamakan perintah partai sebagai kendaraan politiknya? Dilema ini semakin kompleks ketika partai politik memiliki kepentingan berbeda dengan pemerintah pusat, sehingga keputusan untuk mbalela atau tidak menjadi lebih dari sekadar urusan pribadi, melainkan strategi politik.

Dalam sistem demokrasi, loyalitas adalah mata uang utama yang menentukan stabilitas politik. Namun, loyalitas yang berlebihan kepada satu pihak sering kali mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Jika seorang pemimpin hanya patuh kepada partai tanpa mempertimbangkan aspek kenegaraan, ia bisa kehilangan legitimasi di mata publik. Sebaliknya, jika terlalu tunduk pada pemerintah pusat, ia bisa kehilangan dukungan politik dari jaringan yang membantunya meraih kekuasaan.

Jadi, apakah seorang kepala daerah yang mbalela terhadap pemerintah pusat tetapi loyal kepada partainya bisa dikategorikan sebagai pemimpin yang salah arah? Jawabannya bergantung pada sudut pandang mana yang digunakan. Dalam politik, tidak ada yang hitam atau putih—semuanya adalah perpaduan kepentingan, strategi, dan kalkulasi kekuasaan.

Pada akhirnya, kepemimpinan yang baik adalah yang mampu menyeimbangkan kedua kutub ini: tetap menghormati kebijakan pemerintah pusat tanpa mengabaikan aspirasi partai dan rakyat yang memilihnya. Jika tidak, ia bisa kehilangan keduanya—dan sejarah menunjukkan bahwa mereka yang kehilangan pijakan dalam politik sering kali tidak bertahan lama.

Sikap Kita sebagai Rakyat

Sebagai rakyat, kita harus bersikap kritis terhadap fenomena ini. Jangan hanya menerima atau menolak keputusan pemimpin secara membabi buta, tetapi perlu memahami motif dan dampaknya. Kita harus aktif dalam mengawasi kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dan menilai apakah keputusan tersebut benar-benar untuk kepentingan masyarakat atau hanya untuk kepentingan politik tertentu. Selain itu, rakyat harus berani menyuarakan pendapat melalui jalur demokratis, baik melalui media sosial, diskusi publik, atau mekanisme pemilu, agar pemimpin tetap bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Ketidakkompakan penyelenggara pemerintahan tentu hanya akan merugikan rakyat, terutama di saat negara dalam kondisi kurang baik saat ini. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Seharusnya semua pejabat berhidmat pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan pada kepentingan partai politik dan golongannya sendiri.

Klaten, 21 Februari 2025

BELO MELU SETON

BELO MELU SETON

Ada banyak istilah dan ungkapan dalam bahasa Jawa yang sudah lama tidak terdengar diucapkan orang. Anak-anak Jawa sekarang, generasi millenial dan Z, tentu banyak yang tidak paham istilah 'belo melu seton', misalnya. Mendengar saja belum pernah. Beruntung dulu waktu kecil Pak Bei sering ikut nonton pementasan kethoprak melalui siaran TVRI Yogyakarta di TV milik tetangga setiap malam Rabu. Dari menonton teater tradisional berbahasa Jawa itulah anak-anak generasi Pak Bei mendapatkan banyak tambahan kosa kata bahasa Jawa, di samping juga mengenal sejarah dan para tokoh kerajaan masa lalu.

"Jaman sekarang kok masih ada 'belo melu seton' ya, Pak Bei," kata Kang Narjo yang pagi ini sengaja mampir minta kopi. Biasanya Kang Narjo hanya lewat saja sejak Pak Bei berhenti langganan koran. Tapi pagi ini dia tiba-tiba datang memarkir motor dengan muatan tumpukan koran yang tidak seberapa banyak. Mampir ngopi, begitu katanya.

'Belo melu seton' apa maksudmu, Kang?," tanya Pak Bei memancing Kang Narjo.

"Belo itu anak jaran, kuda. Ingat kan, Pak Bei?"

"Ya ingat, Kang."

"Melu artinya ikut."

"Iya paham."

"Seton dari kata Setu atau Sabtu, nama hari."

"Iya tahu. Terus apa maksudnya?"

"Dulu di jaman kerajaan, sejak Kediri, Daha, Majapahit, Demak, hingga Mataram, setiap hari Sabtu ada gladen, latihan berkuda yang diikuti oleh para pejabat dan semua prajurit. Mereka mengasah ketrampilan berperang, menunggang kuda sambil melempar tombak atau panah. Masyarakat pun tumplek-blek menonton pertunjukan gratis itu setiap hari Sabtu."

"Iya, sejarahnya memang begitu."

"Di antara kuda-kuda yang gagah dipakai gladen, tidak jarang ada beberapa belo, anak-anak kuda, yang ikut berlarian dan melompat-lompat lucu. Pemandangan itu menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak kecil yang ikut menonton."

"Bisa dibayangkan, Kang, tentu anak-anak kecil lebih suka melihat belo-belo yang lucu itu."

"Dari situlah maka ada ungkapan 'belo melu seton'. Itu ungkapan analogis, Pak Bei."

"Analogis bagaimana maksudmu?"

"Seorang raja kan biasanya punya anak laki-laki yang dipersiapkan untuk meneruskan tahtanya bila raja sudah mangkat, meninggal. Anak itu bisanya dipanggil Kanjeng Pangeran."

"Raja menyiapkan kader penerusnya ya, Kang."

"Si Pangeran itu sejak kecil sudah diikutkan gladen, latihan menunggang kuda dan mengunakan senjata. Di hari biasa juga dilatih ikut mengurusi berbagai kegiatan kerajaan. Semacam 'magang' kalau istilah jaman sekarang."

"Sejak kecil sudah ikut berlatih mengurus kerajaan ya, Kang."

"Iya, Pak Bei. Tapi semua orang bisa memaklumi. Salah pun dimaklumi. Namanya juga Pangeran, anak raja yang memang dipersiapkan akan menjadi raja."

"Tidak ada orang berani protes ya, Kang."

"Tidak ada yang protes, Pak Bei. Justru semua pejabat keraton seakan berebut untuk bisa membantu si Pangeran itu. Semua ingin menunjukkan loyalitasnya pada Raja junjungannya. Apapun akan mereka lakukan demi menyenangkan hati Raja dan Pangeran."

"Tapi itu kan sejarah jaman Kerajaan, Kang. Tentunya di jaman Republik tidak ada lagi."

"Seharusnya..."

"Seharusnya, bagaimana maksudmu?"

"Setahuku jaman sekarang ini juga masih ada, Pak Bei. Lucu, kan..."

"Di mana?"

"Iyak, Pak Bei ini lho..." kata Kang Narjo sambil senyum-senyum, berdiri, mengulurkan tangannya ngajak salaman, sambil berbisik "Belo melu seton tapi resmi, Pak Bei."

"Loh, mau ke mana, Kang?"

"Aku kan harus melanjutkan tugas negara."

"Ooh ya sudah sana. Hati-hati di jalan."

Kang Narjo langsung menunggang motornya keluar dari Ndalem Pak Bei, mengantar koran pagi ke rumah-rumah pelanggannya yang masih setia.

#serialpakbei

#wahyudinasution

RILIS: PANEN PADI SEHAT DI LEBONG, BENGKULU

PRESS RELEASE

Panen Padi Sehat di Lebong: Langkah Nyata Menuju Pusat Produksi Beras Sehat di Bengkulu

Lebong, 5 Februari 2025 – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Lebong sukses menggelar Panen Padi Sehat di Kampung Jawa, Lebong. Acara ini menjadi bukti nyata keberhasilan petani dalam menerapkan metode pertanian organik berbasis Jajar Legowo 2:1 dan penggunaan pupuk organik cair Jatam-Pro, yang terbukti meningkatkan hasil panen secara signifikan.

Acara ini dihadiri oleh Ketua MPM PP Muhammadiyah Dr. M. Nurul Yamin, Dewan Pakar MPM PP Ir. Syafii Latuconsina, Wakil Ketua JATAM Pusat Wahyudi Nasution, serta jajaran PWM Bengkulu, PDM Lebong, TNI-Polri, dan Calon Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lebong. Ratusan petani dan buruh tani turut serta dalam panen ini, menjadi saksi keberhasilan metode pertanian sehat yang diterapkan di lahan seluas satu hektar.

Dukungan Pemerintah untuk Lebong sebagai Pusat Produksi Beras Sehat

Dalam sambutannya, Calon Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lebong, Bambang Agus Suprabudi, mengapresiasi gerakan Muhammadiyah dalam sektor pertanian melalui MPM dan JATAM. Ia menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh upaya ini dengan berkoordinasi langsung dengan Bupati Terpilih Kabupaten Lebong.

"Saya sangat mengapresiasi inisiatif Muhammadiyah dalam mendukung petani dan mewujudkan Lebong sebagai pusat produksi beras sehat di Provinsi Bengkulu. InsyaAllah, saya bersama Bupati Terpilih akan berkoordinasi untuk mendukung penuh program ini," ujarnya.

Keunggulan Sistem Jajar Legowo 2:1 dan Jatam-Pro

Pemilik lahan, Bapak Zulfahmi, menjelaskan bahwa padi varietas Zizania yang ditanam menggunakan sistem Jajar Legowo 2:1—sesuai arahan Buya Syafi’i Latuconsina—berhasil menghasilkan 11 ton per hektar, naik 5 ton dibanding sistem tegel yang rata-rata hanya 6 ton per hektar.

"Kami menggunakan pupuk organik cair Jatam-Pro 100%, tanpa pupuk kimia dan pestisida sama sekali. Hasilnya di luar dugaan kami. Alhamdulillah, beras kami jadi sehat dan bebas dari bahan kimia," ujar Zulfahmi.

Sistem Jajar Legowo 2:1 memungkinkan jumlah tanaman mencapai 333.000 batang per hektar, dengan 10-12 anakan per rumpun, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas secara alami.

Dewan Pakar MPM PP Muhammadiyah, Ir. Syafii Latuconsina, menegaskan bahwa Jatam-Pro tidak hanya cocok untuk tanaman padi, tetapi juga tanaman hortikultura dan perkebunan seperti kelapa sawit.

"Namun perlu dipahami bahwa Jatam-Pro ini hanya untuk kalangan sendiri, yakni anggota Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM). Tidak kita jual di luar anggota JATAM," tandasnya.

Lelang Panen: Beras Sehat Muhammadiyah Disambut Antusias

Dalam kesempatan ini, panitia juga menggelar pelelangan hasil panen padi, yang mendapat sambutan antusias dari para tamu undangan. Beberapa institusi dan tokoh yang langsung memesan beras sehat Muhammadiyah antara lain:

• Universitas Muhammadiyah Bengkulu: 1 ton
• PWM Bengkulu: 500 kg
• Calon Wakil Bupati Terpilih: 500 kg
• Beberapa tamu lainnya memesan dalam jumlah 100 kg, 200 kg, dan 50 kg

Antusiasme peserta lelang menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap beras sehat yang dihasilkan melalui metode organik dan tanpa bahan kimia.

Lebong Menuju Kemandirian Pangan Berkelanjutan

Ketua MPM PP Muhammadiyah, Dr. M. Nurul Yamin, menegaskan bahwa Muhammadiyah siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjadikan Lebong sebagai pusat produksi beras sehat dan pembelajaran pertanian terpadu di Bengkulu.

"Saya mendorong MPM PDM dan Pengurus JATAM Kabupaten Lebong agar siap berkolaborasi, baik dengan jajaran internal Persyarikatan maupun dengan pihak luar, termasuk Pemerintah Kabupaten Lebong," tegasnya.

Keberhasilan panen ini menjadi titik awal dalam membangun ekosistem pertanian sehat yang berorientasi pada kemandirian petani dan ketahanan pangan nasional. Melalui Jama'ah Tani Muhammadiyah (JATAM), pendampingan akan terus dilakukan agar semakin banyak petani beralih ke metode pertanian organik yang lebih produktif dan ramah lingkungan.

#PanenPadiSehat #JajarLegowo 

#JatamPro #LebongPusatBerasSehat #MuhammadiyahUntukPetani

Kontak Media:

Shalahuddin Al-Khidhr, Ketua MPM PDM Lebong, HP: 0821-7701-1111