Cerita tentang Sasa, juru parkir warung soto Kartongali Jolotundo, Jatinom, Klaten, yang bekerja secara profesional, yang kritis mencermati setiap fenomena sosial-budaya-ekonomi-politik dengan caranya yang khas wong cilik, dengan kaca matanya yang tajam dan menggelitik
Minggu, 04 Mei 2025
BUKU PUTIH
Minggu, 27 April 2025
REPORTASE PRAKTIK HAJI-UMRAH
Praktik Simulasi Haji dan Umrah KBIHU Arafah PDM Klaten: 581 Calon Jamaah Antusias Menjalani Rangkaian Ibadah
Ahad, 27 April 2025 menjadi hari yang istimewa bagi 581 calon jamaah haji Kabupaten Klaten. Sejak pukul 06.30 WIB, mereka berkumpul di SMK Muhammadiyah 3 Klaten Utara untuk mengikuti Praktik Simulasi Haji dan Umrah yang diselenggarakan oleh KBIHU Arafah PDM Klaten. Acara ini dihadiri oleh jajaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten, pengurus KBIHU Arafah, Kementerian Agama Kabupaten Klaten, petugas haji dari Kemenag dan Kemenkes, serta Pimpinan Lembaga Bimbingan Haji dan Umrah PWM Jawa Tengah.
Acara diawali dengan Upacara Pembukaan yang berlangsung khidmat. Ketua KBIHU Arafah, Dr. dr. M. Husen Prabowo, MKM, memberikan sambutan pembuka, disusul sambutan dari Drs. H. Mochtar Anshori, MPd. mewakili Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten, dan sambutan dari Kementerian Agama Klaten yang diwakili oleh Kasi Haji dan Umrah, Ibu Faizah. Pada saat upacara ini, seluruh jamaah sudah mengenakan pakaian ihram sejak dari rumah masing-masing.
Usai upacara, jamaah menaiki 15 unit bus yang telah disiapkan, menggambarkan suasana perjalanan menggunakan pesawat dan bus di Tanah Suci. Dalam setiap bus, satu rombongan berisi 39-40 orang dipandu oleh seorang Karom. Sepanjang perjalanan, jamaah dipandu membaca doa safar, melaksanakan praktik tayamum, serta shalat Subuh berjamaah di kursi masing-masing.
Perjalanan berlanjut menuju Lapangan Kurung, Ceper, yang difungsikan sebagai Mekkah dan Masjidil Haram. Sebelumnya, bus melewati Perempatan Karangwuni yang diibaratkan sebagai Yalamlam, salah satu miqat makani. Di sana, seluruh jamaah mengambil miqat, menyatakan niat umrah, dan bersama-sama mengumandangkan talbiyah.
Setiba di Lapangan Kurung, para jamaah beristirahat sejenak di dalam bus yang difungsikan sebagai hotel. Kemudian, mereka memulai praktik pelaksanaan umrah. Panitia telah menyiapkan replika Ka'bah dan jalur Sa'i antara Bukit Shafa dan Marwah. Dipandu oleh Karom, jamaah melakukan thawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh putaran, dilanjutkan dengan shalat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim, meminum air zamzam, lalu berjalan menuju Bukit Shafa untuk memulai Sa’i.
Di Bukit Shafa, jamaah memanjatkan doa bersama, kemudian berjalan menuju Bukit Marwah bolak-balik sebanyak tujuh kali, hingga akhirnya berdoa di Bukit Marwah. Setelah itu, dilaksanakan tahalul dengan memotong beberapa helai rambut sebagai tanda selesainya ibadah umrah. Usai rangkaian ini, jamaah beristirahat sambil menikmati makanan ringan di Warung Pethuk yang disediakan oleh Ibu-Ibu Aisyiyah Ceper.
Praktik haji berlanjut dengan perjalanan menuju Lapangan Jelobo, Wonosari, yang difungsikan sebagai Mina. Setibanya di Mina, jamaah melakukan praktik Tarwiyah, yaitu aktivitas pada tanggal 7-8 Dzulhijjah yang dijelaskan secara pre-memory oleh Karom.
Esok harinya, tanggal 9 Dzulhijah, perjalanan berlanjut ke Lapangan Bulurejo, Juwiring yang difungsikan sebagai Arafah. Panitia telah menyiapkan tenda besar tempat jamaah melaksanakan praktik Wukuf di Arafah. Setelah mengambil wudhu, jamaah duduk di atas tikar di bawah tenda mendengarkan khutbah Wukuf yang disampaikan oleh Iskandar Fanani.
Karena waktu simulasi bertepatan dengan shalat Dhuhur, jamaah melaksanakan shalat Dhuhur berjamaah (4 rakaat) dengan imam Wahyudi Nasution, menggantikan shalat jamak-qashar seperti pada kondisi di Tanah Suci. Setelah itu, jamaah berdzikir bersama dipimpin oleh Fanani Nurhuda, lalu berdoa sendiri-sendiri, dan bermaaf-maafan dengan pasangan masing-masing maupun antar-jamaah. Praktik Wukuf ini diakhiri dengan makan siang bersama, menikmati Soto Ayam "Slamet Junior".
Perjalanan berlanjut menuju Mina melalui Muzdalifah. Di Muzdalifah, mabit/bermalam dilakukan secara pre-memory di atas bus (jamaah tidak turun dan diberi penjelasan oleh Karom). Sesampainya di Mina, jamaah melaksanakan praktik melempar jumrah. Pada tanggal 10 Dzulhijah, jamaah melempar Jumrah Aqabah. Pada tanggal 11 Dzulhijjah, jamaah melempar tiga jumrah: Ula, Wustha, dan Aqabah. Untuk lempar jumrah tanggal 12 dan 13 Dzulhijjah, praktik dilakukan secara pre-memory melalui penjelasan dari Karom.
Usai praktik melontar jumrah, jamaah beristirahat sejenak sambil menikmati hidangan ringan di Warung Pethuk, kemudian melaksanakan shalat Ashar berjamaah.
Selanjutnya, perjalanan berlanjut menuju Mekah untuk melaksanakan Thawaf Ifadhah. Jamaah kembali mengelilingi replika Ka'bah, shalat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim, meminum air zamzam, dan melakukan Sa'i. Usai seluruh rangkaian Thawaf Ifadhah, jamaah beristirahat seolah berada di hotel.
Sebelum "kepulangan ke Tanah Air", jamaah diberi penjelasan tentang pelaksanaan Thawaf Wada' secara pre-memory. Kemudian, seluruh peserta bertolak kembali ke SMK Muhammadiyah 3 Klaten Utara, mengakhiri seluruh rangkaian praktik simulasi haji dan umrah dengan suasana yang penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan. Cuaca yang cerah sepanjang hari menambah semarak dan kelancaran acara. Alhamdulillah, seluruh kegiatan berjalan sukses dan memberikan pengalaman berharga bagi seluruh calon tamu Allah.
#wahyudinasution
#karom2025
Kamis, 17 April 2025
LEMBAR PENGESAHAN
Selasa, 01 April 2025
RISING STAR ITU
Rabu, 26 Maret 2025
RENUNGAN MENJELANG AKHIR RAMADHAN
Minggu, 23 Maret 2025
TOPENG KAYU
"Topeng Kayu" Kuntowijoyo: Kepalsuan yang Kini Kita Rayakan
Oleh: Wahyudi Nasution
Pegiat pemberdayaan masyarakat dan seni-budaya, tinggal di Klaten, Jawa Tengah
Topeng Kayu adalah naskah drama yang ditulis oleh Kuntowijoyo pada tahun 1968, di era awal Orde Baru, ketika sistem politik dan ekonomi mulai dibangun dengan narasi stabilitas, pembangunan, dan kesejahteraan. Drama ini pernah dipentaskan oleh Sanggar Shalahuddin UGM dengan apik pada 5-6 September 1990 di Gedung Purna Budaya Yogyakarta. Bertindak sebagai sutradara Goetheng MS Fauzi, ilustrasi musik oleh Sapto Raharjo (alm.), dan penulis naskah Kuntowijoyo (alm.) bertindak sebagai supervisor.
Saat ini, setelah 57 tahun ditulis oleh Kuntowijoyo, drama ini tetap relevan untuk memotret esensi kepalsuan dalam politik, ekonomi, dan sosial budaya Indonesia yang tidak pernah benar-benar hilang, bahkan semakin mengakar.
Hari ini, rakyat bukan hanya tertipu oleh topeng para pejabat dan politisi, tetapi juga telah menerima dan menikmati kepalsuan itu sebagai kebenaran. Rakyat tidak lagi bisa membedakan mana wajah asli dan mana topeng karena propaganda, pencitraan, dan manipulasi realitas sudah begitu sempurna.
Rakyat Tidak Bisa Lagi Membedakan Wajah Asli dan Topeng
Salah satu tragedi terbesar dalam politik hari ini adalah rakyat semakin sulit membedakan mana pemimpin yang benar-benar tulus dan mana yang hanya berpura-pura. Politisi yang tampil lugu, tampak ndesit, sederhana, merakyat, dan seolah peduli pada wong cilik, ternyata memiliki kepentingan bisnis besar di balik kebijakan-kebijakannya. Orang tiba-tiba tersadar betapa pemimpin yang dulu dipuja-pujinya setinggi langit bak ratu adil itu ternyata kini dihujat sebagai perusak demokrasi, pengkhianat reformasi, penjual kedaulatan negara, dan seorang nepotis sejati.
Pejabat yang berbicara tentang nasionalisme dan keberpihakan pada ekonomi rakyat, ternyata hanyalah bagian dari jejaring oligarki yang menguasai sumber daya negara. Demikian juga lembaga negara yang seharusnya melindungi kepentingan publik, ternyata malah menjadi alat untuk mengamankan kepentingan elite dan oligarki.
Akibatnya, rakyat bukan hanya menjadi korban penipuan sistematis, tetapi juga mulai menikmati ilusi yang diciptakan oleh penguasa. Mereka percaya bahwa selama ekonomi tampak stabil, harga kebutuhan pokok terlihat terkendali, dan ada janji-janji besar tentang masa depan, maka semuanya baik-baik saja, padahal di baliknya, oligarki yang mengendalikan segalanya.
Politik Pencitraan: Membentuk Realitas Palsu Tapi Menyenangkan
Media sosial dan propaganda digital semakin membuat rakyat terjebak dalam kepalsuan. Jika dulu politik pencitraan hanya dilakukan lewat media cetak dan televisi, sekarang rakyat bisa disuguhi narasi yang dikemas secara digital, interaktif, dan penuh emosi.
Kebijakan yang gagal dikemas dengan foto-foto dan video yang memperlihatkan seolah-olah semua baik-baik saja. Ketika ada krisis ekonomi, pejabat lebih sibuk membuat konten yang menarik daripada memberikan solusi nyata. Buzzer dan influencer dipakai untuk membangun opini publik sehingga kritik terhadap pemerintah selalu dikerdilkan atau dibelokkan.
Hasilnya, politik pencitraan bukan hanya sekadar strategi komunikasi, tetapi telah menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif. Rakyat semakin sulit membedakan mana realitas dan mana propaganda.
Realitas Palsu, Kebijakan Yang Hanya Menguntungkan Oligarki
Kebijakan ekonomi yang dijalankan selama ini sering kali hanya menjadi alat untuk memperkaya segelintir elite. Kasus impor beras, misalnya, menunjukkan bagaimana kebijakan pangan tidak didasarkan pada kebutuhan rakyat, tetapi lebih pada kepentingan kartel dan importir besar. Demikian pada program-program yang bertopeng 'subsidi' seperti BBM Subsidi, Pupuk Subsidi, atau Rumah Subsidi, atau Bansos dan BLT, itu bukan benar-benar untuk membantu rakyat miskin dan petani, tetapi hanyalah cara oligarki melipatgandakan omset dan laba penjualan.
Kasus beberapa industri garment yang pailit hingga mengakibatkan puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan, membuktikan bahwa negara tidak berpihak pada industri dalam negeri, melainkan lebih memilih membuka pasar bagi produk luar/impor.
Krisis energi dan BBM selalu dikemas sebagai persoalan global, padahal ada peran elite yang mengambil keuntungan dari naik-turunnya harga energi. Terbongkarnya kasus Pertamax oplosan baru-baru ini menunjukkan betapa jahat dan rakusnya para direksi perusahaan BUMN terbesar itu. Selama 5 tahun mereka leluasa mencuri keuangan negara dan menipu rakyat sebagai pengguna Pertamax.
Terbongkarnya kasus pagar laut di Tangerang, Serang, Bekasi, Sidoarjo, dan di banyak tempat lainnya semakin menunjukkan betapa lemahnya negara ketika berhadapan dengan oligarki ekonomi. Anehnya, para penyelenggara negara justru menjadi subordinasi dari ulah rakus para konglomerat itu.
Di balik semua ini, yang dikorbankan tetap rakyat kecil. Buruh di-PHK, laut dipagari dan dikapling-kapling, petani dipaksa bersaing dengan produk impor, rakyat dipaksa membeli Pertamax oplosan, dan UMKM dibiarkan berguguran karena tak mampu bersaing dengan produk impor, tetapi para pejabat tetap berbicara tentang "pertumbuhan ekonomi yang stabil" dan "fundamental ekonomi yang kuat."
Rakyat Tidak Lagi Kritis: Antara Apatis dan Pasrah
Dulu, di masa Kuntowijoyo menulis Topeng Kayu, rakyat masih aktif dalam pergerakan dan diskusi kritis. Namun sekarang, kebanyakan rakyat justru memilih untuk pasrah atau apatis.
Ada dua hal yang terjadi:
- Sebagian rakyat merasa tidak ada gunanya melawan, karena sistem sudah dikendalikan oleh segelintir elite. Pasrah dengan keadaan.
- Sebagian lagi justru menikmati kepalsuan yang ada, karena ilusi kesejahteraan masih bisa dirasakan meski hanya sementara. Maka, pilihannya adalah "ikut bermain" dalam 'pertunjukan topeng kolosal' meskipun hanya berperan sebagai figuran atau tim hore-hore untuk mendapatkan sekadar remah-remah.
Keduanya berbahaya. Jika rakyat tidak lagi kritis, maka oligarki bisa semakin bebas menguasai ekonomi dan politik tanpa perlawanan. Jika rakyat menikmati kepalsuan, maka mereka akan semakin jauh dari kesadaran bahwa mereka sebenarnya sedang dieksploitasi.
Apakah Rakyat Masih Bisa Melepaskan Topeng?
Kuntowijoyo dalam Topeng Kayu sebenarnya sudah memperingatkan bahwa ketika kepalsuan dibiarkan terus-menerus, maka rakyat akan kehilangan kesadaran tentang kebenaran.
Hari ini, kita melihat bagaimana skenario itu benar-benar terjadi. Rakyat tidak hanya tertipu, tetapi juga sudah tidak lagi ingin mencari tahu siapa yang sebenarnya jujur dan siapa yang hanya bertopeng.
Pertanyaannya sekarang: Apakah rakyat masih bisa melepaskan topeng itu, atau mereka akan terus hidup dalam kepalsuan yang nyaman?
Klaten, 24 Maret 2025
Jumat, 21 Februari 2025
OPINI
'Mbalela': Antara Loyalitas dan Pembangkangan Dalam Kepemimpinan
Oleh: Wahyudi Nasution/Pak Bei, pegiat pemberdayaan masyarakat, tinggal di Klaten
Dalam tradisi budaya Jawa, istilah mbalela memiliki makna yang cukup berat. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang membangkang, tidak patuh terhadap aturan, atau menentang perintah atasan. Namun, dalam konteks politik modern, makna mbalela tidak selalu sesederhana itu. Ada kalanya tindakan yang dianggap pembangkangan justru merupakan bentuk keberanian, strategi politik, atau bahkan sikap loyalitas yang lebih besar kepada kepentingan tertentu.
Salah satu contoh menarik adalah ketika seorang kepala daerah terpilih tidak mau mengikuti retret kepemimpinan di Akmil Magelang karena instruksi dari ketua partainya. Secara normatif, ketidakhadiran itu bisa dianggap sebagai bentuk mbalela terhadap kebijakan pemerintah pusat, yang ingin memberikan pembekalan kepada para pemimpin daerah. Namun, di sisi lain, kepala daerah tersebut bisa saja menganggap dirinya sedang menjalankan kewajiban kepada partai yang telah membawanya ke tampuk kekuasaan.
Fenomena ini menunjukkan adanya tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan partai politik. Seorang kepala daerah berada di persimpangan jalan: apakah ia harus mengikuti instruksi negara sebagai penyelenggara pemerintahan, ataukah ia lebih mengutamakan perintah partai sebagai kendaraan politiknya? Dilema ini semakin kompleks ketika partai politik memiliki kepentingan berbeda dengan pemerintah pusat, sehingga keputusan untuk mbalela atau tidak menjadi lebih dari sekadar urusan pribadi, melainkan strategi politik.
Dalam sistem demokrasi, loyalitas adalah mata uang utama yang menentukan stabilitas politik. Namun, loyalitas yang berlebihan kepada satu pihak sering kali mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Jika seorang pemimpin hanya patuh kepada partai tanpa mempertimbangkan aspek kenegaraan, ia bisa kehilangan legitimasi di mata publik. Sebaliknya, jika terlalu tunduk pada pemerintah pusat, ia bisa kehilangan dukungan politik dari jaringan yang membantunya meraih kekuasaan.
Jadi, apakah seorang kepala daerah yang mbalela terhadap pemerintah pusat tetapi loyal kepada partainya bisa dikategorikan sebagai pemimpin yang salah arah? Jawabannya bergantung pada sudut pandang mana yang digunakan. Dalam politik, tidak ada yang hitam atau putih—semuanya adalah perpaduan kepentingan, strategi, dan kalkulasi kekuasaan.
Pada akhirnya, kepemimpinan yang baik adalah yang mampu menyeimbangkan kedua kutub ini: tetap menghormati kebijakan pemerintah pusat tanpa mengabaikan aspirasi partai dan rakyat yang memilihnya. Jika tidak, ia bisa kehilangan keduanya—dan sejarah menunjukkan bahwa mereka yang kehilangan pijakan dalam politik sering kali tidak bertahan lama.
Sikap Kita sebagai Rakyat
Sebagai rakyat, kita harus bersikap kritis terhadap fenomena ini. Jangan hanya menerima atau menolak keputusan pemimpin secara membabi buta, tetapi perlu memahami motif dan dampaknya. Kita harus aktif dalam mengawasi kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dan menilai apakah keputusan tersebut benar-benar untuk kepentingan masyarakat atau hanya untuk kepentingan politik tertentu. Selain itu, rakyat harus berani menyuarakan pendapat melalui jalur demokratis, baik melalui media sosial, diskusi publik, atau mekanisme pemilu, agar pemimpin tetap bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Ketidakkompakan penyelenggara pemerintahan tentu hanya akan merugikan rakyat, terutama di saat negara dalam kondisi kurang baik saat ini. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Seharusnya semua pejabat berhidmat pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan pada kepentingan partai politik dan golongannya sendiri.
Klaten, 21 Februari 2025